MATARAM – Untuk memastikan tidak ada penyisipan pokok-pokok pikiran (pokir) dalam tahap perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Kota Mataram akan mengambil langkah konkret yang telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhresyi dari Dapil 4 Selaparang, yang juga merupakan perwakilan dari Partai NasDem menyampaikan bahwa seluruh proses ini akan disikapi dengan menjalankan fungsi dewan dengan sebenarnya. Salah satu langkah tersebut adalah dengan memperketat pengawasan yang mencakup seluruh tahap perencanaan dan penganggaran APBD.
Siti Fitriani Bakhresyi juga menjelaskan bahwa pengawasan akan diperkuat dengan beberapa mekanisme. Pertama, DPRD Kota Mataram akan menerapkan audit internal secara menyeluruh pada setiap usulan proyek atau kegiatan yang akan diajukan. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa setiap proposal telah mengikuti proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kedua, setiap rapat dan diskusi yang melibatkan anggaran harus didokumentasikan dengan baik dan dipublikasikan untuk umum. Ini untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mempengaruhi keputusan dalam perencanaan APBD.
Selain itu, DPRD Kota Mataram akan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penentuan APBD. Dengan melibatkan masyarakat langsung dalam rapat-rapat dengar pendapat, diharapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi sepenuhnya tanpa adanya keterlibatan kepentingan pribadi. Siti Fitriani juga menekankan bahwa setiap usulan masyarakat akan dievaluasi secara objektif dan transparan.
Dengan langkah-langkah konkret ini, DPRD Kota Mataram berharap bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan, potensi penyisipan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan dan penganggaran APBD, sebagaimana yang direkomendasikan oleh KPK. Semua ini akan dilakukan dengan tekad yang kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. (sahri)
